 |
| Foto: Tim BPPM Kliring |
Yogyakarta, Kliring.com - Terdapat seruan aksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu (02/03/2026), yang dilakukan di Pertigaan Colombo-Gejayan. Aksi dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Aksi merupakan bentuk konkret dalam menyuarakan tentang bagaimana kondisi pendidikan saat ini dengan mengusung tema “Sandang, Pangan, Pendidikan, Demokrasi Kerakyatan”. Tema tersebut dipilih dengan maksud untuk menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan saat ini yang tidak lebih diprioritaskan dibandingkan dengan program populis yang dibuat tanpa dasar ilmiah kuat.
Hari Pendidikan Nasional
Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 2 Mei seharusnya menjadi momen untuk merefleksi pendidikan di Indonesia. Namun, banyak mahasiswa masih merasa berbagai persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. Mulai dari terdapatnya komersialisasi pendidikan, kebebasan berpikir yang dibatasi, hingga pengurangan anggaran pendidikan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuat pendidikan belum berpihak kepada masyarakat luas. Bertepatan dengan peringatan Hardiknas, mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta berkumpul untuk menyuarakan keresahan dan tuntutan perbaikan sistem pendidikan. Tak hanya mahasiswa, turut hadir pula buruh dan elemen masyarakat yang diwakilkan oleh Partai Buruh Indonesia (PBI) untuk ikut menyuarakan aspirasi.
 |
| Foto: Tim BPPM Kliring |
Sandang, Pangan, Pendidikan, Demokrasi Kerakyatan
“Sandang, Pangan, Pendidikan, Demokrasi Kerakyatan” merupakan tema yang diusung pada aksi Hardiknas ini. “Aliansi Mei Melawan ini sepakat bahwasanya buruh dan mahasiswa itu tidak bisa terpisahkan,” ujar Teo selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi . Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa buruh dan mahasiswa merupakan dua barisan yang tidak dapat dipisahkan. Sandang dan pangan merujuk pada bagaimana para buruh bekerja untuk memenuhi dua kebutuhan pokok tersebut. Namun ironisnya, sebagian banyak buruh masih belum mendapatkan hak tersebut. Sedangkan pada poin pendidikan, mahasiswa menilai kualitas pendidikan di Indonesia hingga hari ini masih buruk dan belum berpihak kepada rakyat. Terkait dengan demokrasi kerakyatan, pemerintah saat ini dinilai tidak lagi menjalankan demokrasi bahkan semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Pemerintah cenderung bersifat otoriter dengan mengutamakan keputusan mutlak atas ke bawah dan minimnya diskusi publik.
 |
| Foto: Tim BPPM Kliring |
Aspirasi Aksi Hardiknas
Massa aksi mulai berkumpul di gerbang utama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada pukul 13.00 WIB. Namun, pihak rektorat dan satpam kampus tidak memberi izin kepada massa untuk melakukan parkir di area dalam kampus. Massa aksi kemudian sepakat memindahkan lokasi parkir ke luar area kampus agar aksi dapat tetap berjalan dan tidak tertunda. Di depan gerbang utama UNY, massa menyampaikan orasi mengenai kasus salah satu mahasiswa UNY, yakni Perdana Arie yang hingga kini belum mendapat kembali haknya sebagai mahasiswa, meskipun statusnya sebagai tahanan politik telah berakhir dan telah dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan. Massa melihat sikap rektorat yang dirasa masih memandang Perdana Arie sebagai seorang kriminal, meskipun secara hukum telah dinyatakan bebas. Massa aksi menuntut agar Perdana Arie segera mendapatkan kembali hak akademiknya sebagai mahasiswa.
Setelah melakukan orasi di gerbang utama UNY, massa aksi melanjutkan long march menuju Pertigaan Colombo-Gejayan. Sesampainya di lokasi, massa aksi merapikan barisan dan kembali menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kondisi pendidikan yang dinilai tidak menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kita tahu MBG telah mengambil lebih dari 50 persen pendanaan untuk anggaran pendidikan,” ujar Teo, selaku korlap aksi. Ia menilai kebijakan tersebut mencederai dunia pendidikan karena di tengah efisiensi anggaran pendidikan, dana untuk program MBG justru terus diperbesar. Massa aksi juga menyoroti biaya pendidikan yang semakin mahal namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. “Mungkin enggak cuma aku yang merasakan, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa komersialisasi di pendidikan ini sangat terasa,” ujar Jacob, salah satu mahasiswa peserta aksi. Selain persoalan biaya, massa turut menyampaikan kritik mengenai menyempitnya ruang akademik, yang seharusnya menjadi tempat seseorang bebas bertukar ide dan gagasan kritis, namun ruang akademik kini dinilai semakin membatasi kebebasan berpikir. Sejumlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi kegelisahannya terhadap kinerja pemerintah justru menjadi tahanan politik, seperti yang dialami Perdana Arie. Massa menuntut pemerintah untuk kembali memprioritaskan sektor pendidikan dan mengembalikan anggaran pendidikan yang dinilai terkikis oleh program MBG.
Penulis: Hanan Dharmadhyaksa
Editor: Khonsa Nuur Husna
Posting Komentar